Pimpin Sidang Kabinet, Jokowi Minta Menteri Genjot Penyerapan APBN
jpnn.com, BOGOR - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) menggenjot belanja modal. Jokowi menyampaikan hal itu saat memberikan arahan dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (23/4).
"Semua kementerian harus bisa memaksa organisasinya agar penyerapan anggaran betul-betul bisa direalisasikan," ucap Jokowi dalam arahannya. Baca juga: Jokowi Minta Anggaran untuk 2020 Sesuai Prioritas Pembangunan
Di sisi lain, Presiden Ketujuh RI itu meminta belanja barang dikurangi sebanyak-banyaknya. Karena itu Jokowi meminta menteri keuangan membuat postur anggaran pada posisi normal dengan mengacu tahun-tahun sebelummya.
"Saya kira mungkin seperti 2015, bukan 2017, kapan itu Bu Menteri? Oh pas normal itu 2017. Tolong (posisi 2017) dipakai sebagai patokan untuk masuk ke angka-angka itu," tutur Jokowi saat berdialog dengan Menkeu Sri Mulyani.
Khusus soal belanja modal, Jokowi meminta agar hal itu dibicarakan dengan pemerintah daerah yang ketempatan proyek infrastruktur dasar dan air bersih. Jokowi menginginkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) berkoordinasi dengan instansi lain untuk menggenjot penyerapan anggaran infrastruktur.
"Oleh sebab itu, melihat perjalanan empat tahun ini, Kementerian PU yang bisa merealisasikan anggaran negara yang bisa diberikan, maka mungkin kementerian lain yang masih ragu, masukkan saja ke Kementerian PU," jelasnya.
Baca juga: Bamsoet Ingatkan Pengusaha Jangan Tergantung pada Proyek APBN
Mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta semua kementerian fokus pada pembangunan sumber daya manusia. Di antaranya melalui pemberian insentif-insentif kepada perusahaan swasta agar bersama-sama pemerintah melakukan pelatihan dan training secara besar-besaran di dalam maupun luar negeri.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para pimpinan kementerian dan lembaga (K/L) menggenjot belanja modal yang sudah dialokasikan dalam APBN 2019.
- Deddy PDIP Yakin Pemberedelan Pemeran Lukisan Yos Suprapto Bukan Perintah Prabowo, Lalu Siapa?
- Pemberedelan Lukisan Yos Suprapto, Bonnie PDIP Singgung Prabowo, Tidak Mungkin
- Versi Legislator PDIP, PPN 12 Persen Masih Bisa Diubah Pemerintahan Prabowo
- Jawab Tudingan, Dolfie PDIP Bilang Aturan PPN 12% Diinisiasi Pemerintahan era Jokowi
- Ini Peran Bea Cukai dalam Mendukung Kinerja APBN Tetap On Track hingga November 2024
- Perdana di Era Prabowo, Pameran Lukisan Tunggal Seniman Kawakan Ini Diberedel