Pimpinan Banggar Kompak Bantah Wa Ode

Surat dari Kemenkeu dibalas Anis Matta, Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. DPR menyatakan alokasi itu sudah tidak bisa diubah lagi. Pemerintah akhirnya terpaksa menerima keputusan parlemen. (sof)