Pimpinan Banggar Tuding Pemerintah Lemah

JAKARTA - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari fraksi PKS, Tamsil Linrung menuding pemerintah lemah dalam mempertahan simulasi alokasi dana penyesuaian infrastruktur daerah (DPID) tahun 2011. Apalagi sampai mengatakan pemerintah terpaksa menyetujui penetapan nama-nama daerah yang ditetapkan oleh Banggar.

Hal ini ditegaskan Tamsil menyikapi kesaksian Direktur Dana Perimbangan pada Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Pramudjo, yang menyatakan bahwa Banggar DPR mengabaikan simulasi tentang penerima alokasi DPID dari pemerintah melalui Kemenkeu.

"Tidak ada istilah terpaksa, kalau dia mengatakan itu pemerintah lemah. Karena pemerintah kalau punya dokumen yang bener dia gak boleh terpaksa. Dia harus bertahan. Apa alasannya menjadikan terpaksa. Suruh penjarakan yang berkata seperti itu. Kita gak ada yg terpaksa. Saya juga menandatangani," kata Tamsil Linrung usai diperiksa KPK sebagai saksi kasus DPID, Senin (10/9).

Menanggapi adanya perbedaan jumlah daerah penerima alokasi DPID antara simulasi yang diusulkan Kemenkeu dengan yang ditetapkan Banggar. Menurut Tamsil disebabkan simulasi bukan keputusan, melainkan exercise. Bahkan dikatakannya simulasi itu gagal dengan sendirinya karena usulan pemerintah, alokasi DPID ingin dibagi rata untuk seluruh kabupaten.