Pimpinan Banggar Tuding Pemerintah Lemah

"Simulasi pemerintah pada saat itu baru pertama sudah ditolak. Diminta untuk membuat simulasi-simulasi lain. Alasan ditolaknya simulasi pemerintah melalui Kemenkeu karena alokasi DPID ingin dibagi rata untuk 491 kabupaten/kota. Padahal ada kabupaten yang tidak perlu dapat," tuturnya.

Sebelumnya Direktur Dana Perimbangan pada Dirjen Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu Pramudjo, menyatakan bahwa Banggar mengabaikan simulasi DPID  dari Kemenkeu. Menurutnya, penetapan alokasi DPID justru mengacu pada data Banggar.

Dia juga menyebut Kemenkeu terpaksa menyetujui daftar daerah penerima aslokasi DPID tahun 2011 yang berasal dari Banggar, sekalipun terdapat perbedaan antara data Banggar dan Kemenkeu tentang jumlah daerah penerima DPID. Bahkan Kemenkeu terpaksa membuat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang daftar daerah penerima DPID berdasarkan usulan Banggar, yaitu 297 daerah.

"Iya (terpaksa menerima) dan dijadikan PMK pada akhirnya," kata Pramudjo kepada Ketua Majelis Hakim, Suhartoyo di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Selasa (4/9).(fat/jpnn)