Pimpinan Baru KPK Dihadiahi Sajadah
Selasa, 13 Desember 2011 – 17:07 WIB

Pimpinan Baru KPK Dihadiahi Sajadah
JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat memberikan hadiah berupa sajadah kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Harapannya, agar para pimpinan lembaga antikorupsi yang baru itu benar-benar menjalankan amanat rakyat untuk memberangus korupsi tanpa pandang bulu.
Apalagi, pimpinan KPK baru sudah pernah berjanji untuk tidak bersikap pandang bulu saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR RI. "Kami serahkan seperangkat sajadah sebagai simbol amanat yang akan mereka jalankan sebagai Anggota KPK," kata salah satu tokoh masyarakat, Faisal Motik, di Jakarta, Selasa (13/12).
Pemberian sajadah itu diserahkan Senin (12/12) malam di acara 'Masukan Rakyat dengan Anggota KPK yang Baru', di Jakarta. Acara dihadiri sejumlah tokoh seperti Din Syamsudin, Karmi Ilyas, Fuad Bawazir, Sofyan Djalil, Taufik Efendy dan Bursah Sarnubi.
Anggota KPK terpilih Adnan Pandu Praja tidak akan diskriminatif. "Saya tidak akan berpolitik dan tidak ada kepentingan pribadi," ungkap Pandu.
Menurut Pandu, di polisi dari posisi pengawas penyidik (wasdik), kapan dikatakan penyidikan disebut ringan sedang dan susah, ada yang mengawasi. Tapi, kalau di KPK Pandu mengaku belum mendengar kontrol sistem dari lembaga lain. "Ini salah satu prioritas saya," kata mantan anggota Kompolnas itu.
JAKARTA - Sejumlah tokoh masyarakat memberikan hadiah berupa sajadah kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Harapannya, agar
BERITA TERKAIT
- Sambut Ramadan, Ketum Kadin DKI Diana Dewi Ziarah ke Makam Orang Tua
- Sumpah Advokat Razman Arif Dibekukan, Chandra Sampaikan Pembelaan
- Pengumuman Seleksi Administrasi PPPK Tahap 2 Muncul Jabatan Tampungan, BKN Angkat Suara
- Wamentrans Viva Yoga Mengajak Alumni Cipayung Plus Berkolaborasi Membangun Bangsa
- Dana Haji Tumbuh Positif, Pengeloaan BPKH Capai Rp 171 Triliun
- Pemprov DKI Berhemat Rp 1,5 Triliun Setelah Pangkas Biaya Perjalanan Dinas hingga FGD