Pimpinan Dewan Diperiksa Sebagai Tersangka Suap Pengesahan APBD Jambi

jpnn.com, JAMBI - Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, kembali diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2017-2018 di Jakarta pada (21/2).
Mereka yang diperiksa yakni adalah ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, Wakil Ketua AR Syahbandar, Wakil Ketua Chumaidi Zaidi dan satu anggota yakni Parlagutan Nasution.
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, saat dikonfirmasi menyebutkan, keempat unsur pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi itu diperiksa dalam kapasitasnya sebagai tersangka.
“Pemeriksaan dilakukan atas kapasitasnya sebagai tersangka,” ujar Febri kepada wartawan, kemarin.
Kata Dia, pemeriksaan dilakukan kemarin (21/2) di gedung KPK yang berada di Kuningan Persada Nomor 4, RT 1/RW 6, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan.
Sejauh ini, sambungnya, belum ada penahanan terhadap para tersangka tersebut. Pemeriksaan dilakukan untuk mempercepat proses penyidikan.
“belum ada penahanan sampai saat ini,” katanya.
Diberitakan sebelumnya, Penyidik KPK turun ke Jambi melakukan pemeriksaan terhadap puluhan saksi yang terdiri dari Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Jambi, pengusaha, pihak swasta dan Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemeriksaan dilakukan selama 4 hari berturut-turut.
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, kembali diperiksa Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap pengesahan APBD Provinsi Jambi 2017-2018, (21/2).
- 5 Berita Terpopuler: Kecaman Muncul, Panselda Diminta Selamatkan Honorer TMS, Tessa Bilang Begini
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto
- Megawati Larang Kader PDIP Ikut Retret, Kritik Efriza Menohok Banget