Pimpinan DPR Harapkan Mendagri Cermat soal Lambang Aceh

JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI yang membidangi politik dan keamanan, Priyo Budi Santoso, meminta  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi berkepala dingin dan mau mendengar aspirasi masyarakat terkait peraturan daerah (qanun) tentang lambang daerah Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD). Harapannya, agar persoalan qanun lambang daerah NAD tidak menghabiskan energi.

Priyo yang dipercaya sebagai Ketua Tim Pengawas Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi NAD dan Papua itu mengatakan, polemik tentang qanun lambang daerah NAD memang harus disikapi dengan cermat.  "Itu jauh lebih penting dan strategis dibanding menghabiskan energi," katanya di Jakarta, Jumat (5/4).

Lebih lanjut Priyo mengatakan, pimpinan DPR telah mengerahkan segala upaya agar pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan untuk NAD maupun Papua. Bahkan, lanjut Priyo, sesuai dengan kewenangan DPR dalam hal penyusunan anggaran maka sejak otsus diberlakukan di NAD, sudah Rp 20 triliun uang negara digelontorkan ke Bumi Serambi Mekkah itu.

Di sisi lain, DPR meminta daerah lain tidak mempersoalkan besarnya anggaran yang digelontorkan ke Aceh. "Intinya daerah lain kita beri pengertian dan tidak perlu cemburu dengan kebijakan DPR itu," ungkap Priyo.