Pimpinan DPR Nilai Menteri Rini tak Andal Kelola BUMN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengatakan, banyak persoalan yang harus dibenahi dalam di perusahaan BUMN. Terutama berkaitan dengan tata kelola atau good corporate governance.

Menurut Agus, sejauh ini tata kelola perusahaan BUMN belum menunjukkan perubahan ke arah yang baik. Di antaranya dalam proses penunjukan direksi maupun komisaris.

"Jadi BUMN lebih buruk good corporate governance-nya. Menteri BUMN kurang dalam kaidah good corporate governance," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (3/11).

Agus mencontohkan pergantian direksi PT Badan Urusan Logistik (Bulog) yang tak sesuai aturan. Padahal, Bulog harus menjadi perusahaan yang sukses untuk menjaga stabilitas pangan di Indonesia.

"Kayak (pejabat) Bulog diganti dengan orang yang tidak punya track record bagus. Di Angkasa Pura direksinya semua diganti," ujar politikus Demokrat itu.

Agus juga menyindir perusahaan BUMN yang meminta dana penyertaan modal negara (PMN) dalam jumlah besar. Namun, PMN akhirnya dikunci dan batal masuk APBN 2016 karena banyak penolakan.

Seharusnya, sambung Agus, PMN itu bisa dialihkan untuk program yang berkaitan langsung dengan masyarakat. "Daya beli masyarakat menengah ke bawah masih sulit. PHK juga masih terjadi. Jadi PMN harus dipikirkan kembali," tambahnya.

Sebagaimana diketahui, hasil survei yang dilakukan Lembaga Klimatologi Politik (LKP) terkait satu tahun pemerintahan Jokowi-JK menyebutkan Rini Soemarno masuk dalam 7 nama menteri yang berkinerja buruk. Peringkat pertama ditempati Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nachrawi. (fat/jpnn)