Pimpinan DPR Tak Sepakat Panja Mafia Anggaran Dibentuk

JAKARTA - Gagasan dibentuknya panitia kerja (panja) mafia anggaran bisa jadi terganjal di internal DPR. Pimpinan DPR nampaknya belum sependapat jika dibuka penyelidikan internal atas maraknya praktek mafia di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

"Kalau saya lebih condong diselesaikan di KPK saja, itu (panja mafia anggaran) belum perlu," kata Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR RI di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (28/7).

Menurut Priyo, posisi mafia anggaran selama ini selalu ditudingkan kepada DPR. Padahal, posisi DPR selama ini hanya memberikan pandangan atas formulasi anggaran yang disusun pemerintah. Pembentukan panja mafia anggaran justru bisa berujung pada proses yang membutuhkan waktu yang lama. "Posisi panja kan dibentuk kalau penegak hukum mandeg. Nah ini KPK kan sedang jalan," ujar ketua DPP Partai Golkar bidang politik tersebut.

Dengan kewenangan budgeting yang dimiliki DPR, Priyo menilai parlemen belum bisa menandingi kemampuan infrastruktur pemerintah. Justru, yang harus dipikirkan bagaimana DPR menjadi lembaga yang berwenang merencanakan anggaran. "Selama ini kan semuanya pemerintah melalui Kementrian Keuangan, padahal kita (DPR) juga berhak," kata dia.