Pimpinan DPR Tak Sepakat Panja Mafia Anggaran Dibentuk

Sistem penganggaran, kata Priyo, seharusnya bisa bergeser dari pemerintah ke DPR. Dengan begitu DPR juga bisa mengetahui celah-celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran anggaran. "Terlebih dahulu, DPR harus memiliki infrastruktur seperti pemerintah," tandasnya. Priyo membayangkan keberadaan sebuah lembaga khusus milik DPR yang diisi tenaga-tenaga ahli yang mumpuni di bidang anggaran. "Idealnya di sini dibentuk Pusat Budgeting Center," tandasnya.

Sejumlah kasus terkait mafia anggaran terungkap dalam DPR periode 2009-2014. Salah satunya sempat dibuka anggota Banggar Wa Ode Nurhayati terkait praktek mafia anggaran di Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah. Selain itu, kembali pula terungkap praktek mafia anggaran dalam proyek wisma atlet, seiring nyanyian mantan Bendahara Umum Partai Demokrat dari tempat persembunyiannya.

Terkait itu, secara terpisah, Wakil Ketua Badan Anggaran DPR Tamsil Linrung mengakui adanya mafia anggaran di tubuh legislatif. Dia menyatakan, ada beberapa anggota dewan yang turut "bermain" dengan pihak eksekutif atau pihak lainnya, seperti pengusaha, sehubungan dengan penyusunan anggaran. "Mafia anggaran itu ada," ujar Tamsil Linrung, saat acara diskusi di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (28/7).

Dia menambahkan, hingga saat ini, sudah ada beberapa yang ketahuan melakukan hal tersebut. "Ada yang dalam proses hukum dan ada yang ditahan," imbuh politisi PKS tersebut.