Pimpinan DPR Tak Sepakat Panja Mafia Anggaran Dibentuk

Namun, lanjut Tamsil, mafia anggaran sesungguhnya bukan hanya di satu tempat. Eksekutif dianggapnya juga menjadi salah satu lahan subur tempat para mafia anggaran. "Kalau enggak direspons sama eksekutif, ya enggak mungkin terjadi," tandasnya.

Karena itu lah, terkait rencana pembentukan Panja Mafia Anggaran, Tamsil menyatakan secara prinsip sepakat. Namun, dia menegaskan, bahwa sudah seharusnya wilayah kerja panja tidak hanya mencakup dugaan mafia anggaran di legislatif.

Menurut dia, tak terlalu banyak sebenarnya potensi anggaran yang bisa dimainkan di DPR. Dia menunjukkan, ruang memainkan anggaran di parlemen biasanya hanya pada pos anggaran optimalisasi. Pada APBN 2010, misalnya, dari total APBN sebesar Rp 1.320 triliun, hanya Rp 10 triliun yang berstatus optimalisasi.  "Kalau mau lihat mafia anggaran harus dilihat menyeluruh, kalau di DPR itu kecil. Kita tinggal Rp 10 triliun itu, selebihnya di eksekutif," tambahnya. (bay/dyn)