Pimpinan Guru Honorer Nonkategori: Kami Hanya Minta Diangkat

jpnn.com, JAKARTA - Ketum DPP Forum Hononer Nonkategori 2 Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) Raden Sutopo Yuwono mengungkapkan, tidak ada niat mendesak pemerintah mengangkat mereka menjadi PNS apalagi tanpa tes. Permintaan mereka tidak neko-neko, hanya diberikan peluang ikut rekrutmen PPPK tahap II dan seterusnya.

"Kami jelas-jelas mengusulkan roadmap permohonan peraturan menteri, peraturan pemerintah atau keputusan presiden sebagai payung hukum rekrutmen PPPK tahap I bagi honorer K2 dan tahap II bagi honorer nonkategori berdasar Dapodik Kemendikbud untuk memenuhi kekurangan guru tahun 2018-2024. Bila ada yang mengusulkan PNS tanpa tes itu jelas bukan kami," kata Raden Sutopo kepada JPNN.com, Minggu (26/7).

Pascarapat dengar pendapat umum (RDPU) pada 28 Januari 2020 dan adanya 10 keputusan Komisi X DPR RI, lanjutnya, PGHRI menunggu kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan masalah pengangkatan PPPK tahap I. Kemudian dilanjutkan validasi data honorer nonkategori untuk guru dan tenaga kependikan berdasar Dapodik Kemendikbud yang tidak lagi bisa mengikuti seleksi CPNS

"Bila ada honorer, pengurus atau organisasi honorer yang menolak usulan PPPK tahap II, silakan saja. Kami menghargai semua bentuk upaya dan perjuangan honorer dan organisasi honorer. Namun kami lebih menghormati dan menjunjung tinggi fasilitasi dan upaya perjuangan PGRI, DPR RI, dan pemerintah untuk menyelesaikan masalah honorer," tuturnya.

Bila pemerintah memang menegaskan PNS dan PPPK harus tes, lanjut Raden Sutopo, pihaknya meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo, dan khususnya Presiden Joko Widodo bisa mengabulkan permohonan DPP Forum Honorer Nonkategori 2 PGHRI.

Guru honorer nonkategori ini berharap surat-surat mereka bisa dibaca dan menjadi pertimbangan Mendikbud, MenPAN-RB, dan presiden untuk menuntaskan masalah honorer.

"Mudah-mudahan kami bisa bertemu dengan presiden, Mendikbud, dan MenPAN-RB untuk menyampaikan roadmap permohonan tahun 2018-2024 mewakili honorer nonkategori yang menghendaki PPPK," tandasnya. (esy/jpnn)

Jangan Lewatkan Video Terbaru: