Pimpinan Honorer Desak Presiden Prabowo & MenPAN-RB Rini Tiadakan PPPK, PNS Saja
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan honorer mendesak Presiden Prabowo Subianto dan MenPAN-RB Rini Widyantini untuk meniadakan PPPK. PPPK dinilai mematikan karier aparatur sipil negara (ASN).
Ketua ASN PPPK Provinsi Riau Eko Wibowo mengungkapkan banyak harapan yang digantungkan kepada pemerintah Prabowo-Gibran.
Salah satu yang mencuat adalah penghapusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). PPPK tidak seindah dibayangkan karena ruang geraknya terbatas.
Menurut Ekowi, sapaan akrab Eko Wibowo, banyak PPPK yang merasa kariernya tidak berkembang, meskipun kompetensi meningkat.
"Saya berijazah S2 hanya bisa guru golongan IX saja. Golongan kami tidak bisa meningkat kecuali ikut tes PPPK kembali," kata Ekowi kepada JPNN, Rabu (23/10).
Ketua Aliansi Honorer Nasional (AHN) Riau itu menambahkan, untuk menjadi PPPK sangat tidak mudah. Ketika jadi PPPK malah dibatasi semuanya.
Pemerintah masih mengutamakan PNS untuk menduduki jabatan struktural, sedangkan PPPK ke fungsional.
Ekowi pun melempar ide agar UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN direvisi kembali.
Pimpinan honorer desak Presiden Prabowo & MenPAN-RB Rini Widyantini meniadakan PPPK, cukup PNS saja
- Presiden Prabowo Bakal Gelar Sidang Kabinet Perdana Hari Ini
- Kurang Bayar Gaji PPPK Sudah Dibereskan, Alhamdulillah
- 5 Berita Terpopuler: MenPAN-RB baru Sudah Menyiapkan Gebrakan, Honorer Berpeluang Besar jadi PPPK, Tenang ya
- Target 100 Hari Kerja, Menteri Transmigrasi Iftitah Sulaiman Fokus Lakukan Ini
- Nadiem Makarim Titipkan Guru, Dosen, Tendik & Pegiat Seni kepada Menteri Baru, Mengharukan
- Pak Luhut Dapat Tambahan Jabatan Khusus, Selamat