Pimpinan Honorer K2: Ada Pilkada, PPPK Ketakutan
Dia meminta, seluruh honorer K2 Jateng tidak usah ikut terjun politik praktis.
Dari awal PHK2I, forum honorer juga tidak terjun dalam politik praktis.
Namun, PHK2I menganjurkan untuk tetap berpartisipasi menggunakan hak suara di bilik suara sesuai aspirasi masing-masing, sebagai warga negara yang baik.
"Enggak usah ikut dalam kampanye. Mari sama-sama mengawal agar NIP dan SK segera digenggam. Kalau terlibat politik praktis bisa-bisa pengangkatan PPPK dibatalkan," tandasnya.
Dia berharap, pemerintah segera mengeluarkan regulasi untuk pemberkasan NIP dan SK PPPK.
Mengingat pemberkasan NIP CPNS 2019 dimulai November 2020. Selanjutnya 1 Desember 2020, para CPNS terima SK dan mendapatkan gaji perdananya. (esy/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Korwil PHK2I Jateng Ahmad Saifudin menyerukan seluruh honorer K2 termasuk yang lulus PPPK, tidak terlibat dalam politik praktis di Pilkada 2020.
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad
- Pemprov Jateng Telah Mengangkat 8.909 Guru Tidak Tetap jadi PPPK
- Wahai Guru PNS, PPPK & Honorer, Inilah Poin-poin Penting Pidato Mendikdasmen
- Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Bima: Kasihan yang Sudah Antre Lama
- Gibran Minta Sistem Zonasi PPDB Dihilangkan, Mendikdasmen: Masih Pengkajian
- 5 Berita Terpopuler: Kabar Terbaru Polisi Tembak Polisi, Diduga Pembunuhan Berencana, Kapolri Beri Perintah Tegas
- Penjelasan BKN soal Penentuan Kelulusan PPPK 2024, Honorer K2 Bisa Senang Nih