Pimpinan Honorer K2: Dihitung Dulu, Jangan Asal Bikin Kebijakan yang Sia-sia

jpnn.com, JAKARTA - Hingga hari ini, pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) belum bisa dilakukan honorer K2.

Menurut Pengurus Pusat Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Nur Baitih, hal itu sudah diprediksi sejak awal bahwa rekrutmen PPPK tahap satu bakal bermasalah.

"Harusnya KemenPAN-RB dan BKN belajar dari pengalaman penyelenggaraan CPNS jalur umum. Segala sesuatunya harus dipersiapkan dengan matang. Dihitung plus minusnya. Jangan asal membuat kebijakan yang sia-sia,” kata Nur Baitih kepada JPNN, Selasa (12/2).

Seorang juru masak saja, lanjutnya, jika ingin menyajikan makanan terbaik dan bergizi pasti melalui proses persiapan yang matang. Menyiapkan bahan bahan yang berkualitas.

“Itu hanya masak loh ya. Apalagi ini pembukaan rekrutmen PPPK. Sudah heboh ke mana-mana, eh payung hukumnya yang berbentuk PermenPAN-RB malah belum ada. Sementara di lapangan honorer K2 yang mau daftar sudah ramai. Takut tertinggal lagi," bebernya.

BACA JUGA: Pendaftaran PPPK Sudah Dibuka tapi Payung Hukum Belum Ada, Alamaak!

Dia menilai, pemerintah hanya ingin terlihat bekerja pascaraker dengan Komisi II dan Komisi X DPR RI. Apalagi MenPAN-RB Syafruddin dan Mendikbud Muhadjir Effendy sudah koar-koar akan membuka rekrutmen PPPK pada Februari.

Hal senada diungkapkan Ketum FHK2I Titi Purwaningsih. "Prediksi saya kembali tepat. Tidak mungkin rekrutmen PPPK sesuai jadwal pertama. Apalagi banyak daerah yang menolak. Selain itu sejak dari awal, petunjuk teknis belum ada jadi apa mungkin dilaksanakan sebuah rekrutmen kalau tanpa juknis," tuturnya.