Pimpinan Honorer K2: Dulu Mendorong Kami Ikut Tes PPPK, Kok Sekarang Menolak?

jpnn.com, JAKARTA - Koordinator Wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia (PHK2I) Jawa Tengah Ahmad Saifudin merasa aneh dengan skap sejumlah organisasi guru yang menolak kebijakan pemerintah menghentikan rekrutmen guru PNS.
Pemerintah mengarahkan seluruh guru berstatus PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja).
Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) getol bersuara meminta agar pemerintah meninjau kembali keputusan tersebut.
PB PGRI meminta sarjana fresh graduate diberikan kesempatan ikut tes CPNS.
Sikap PB PGRI tersebut dikritik Ahmad Saifudin.
"Kenapa dulu PGRI mendorong kami ikut tes PPPK kalau sekarang baru sadar, emoh dengan program PPPK untuk semua guru. Mbok ya kalau melucu jangan polos-polos gitu," kata Saifudin kepada JPNN.com, Minggu (3/1).
Saifudin yang merupakan PPPK angkatan pertama (rekrutmen Februari 2019) ini mengaku bingung dengan cara berjuangnya organisasi profesi guru saat ini. Dulu getol mendorong lahirnya PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.
PP tersebut, lanjutnya, akhirnya menjebak honorer K2 keluar dari visi misi perjuangan awal yaitu menjadi PNS.
Korwil PHK2I Jateng mempertanyakan sikap PB PGRI yang menolak jika pemerintah mengarahkan seluruh guru berstatus PPPK.
- Tes PPPK Tahap 2 Dimulai, 863.993 Honorer Bersaing Ketat, Cek Kuotanya
- Tes PPPK Tahap 2 Tanjungpinang Mulai 24 April, Diikuti 407 Pelamar
- 91 CPNS dan 553 PPPK Mataram Formasi 2024 Terima SK, Begini Pesan Wali Kota Mohan
- 5 Berita Terpopuler: Tes PPPK Tahap Dua Dimulai, Honorer Kesulitan Cetak Kartu Ujian, Presiden Sampai Turun Tangan
- PPPK 2024 yang Baru Dilantik Jangan Sok Tahu, Begitu Pesan Pak Totok
- Gaji sebagai Honorer Langsung Dihentikan, tetapi Bikin Senang