Pimpinan Honorer K2: Pemerintah Tidak Pakai Akal Sehat?

jpnn.com, JAKARTA - Belum adanya payung hukum pengadaan PPPK tahap satu langsung menjadi pembahasan hangat di kalangan honorer K2. Banyak di antaranya yang menilai, pemerintah memang tidak siap membuka rekrutmen PPPK dan lebih pada kepentingan politik saja.

"Jika belum siap jangan dulu dipaksakan buka rekrutmen PPPK, nanti menimbulkan masalah. Saya pinjaman istilah Bung Rocky Gerung, tidak pakai akal sehat ya pemerintah?," kritik Koordinator Wilayah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Maluku Utara Said Amir kepada JPNN.com, Senin (11/2).

Akal-akalan pemerintah ini, lanjutnya, membuat daerah kesulitan. Secara anggaran pemda tidak menganggarkannya dalam APBD, tapi pemerintah pusat tetap memaksa.

"Kalau saya sih lebih suka rekrutmen tahap satu ini batal. Bagi kami, PPPK bukan solusi," tegasnya.

Korwil FHK2I Kalimantan Timur Makkulau ini juga menilai pemerintah tidak siap. Dan, sepertinya pemerintah senang memaksakan kehendak. Sepeti kebijakan membangun tol, semuanya dibikin.

Akibatnya masyarakat yang jualan makanan di sepanjang jalan gulung tikar, ekonomi msyarakat keci mati.

"Katanya membela wong cilik, nyatanya mematikan rakyat kecil. Honorer K2 juga wong cilik, diabaikan terus sampai kami menua di sekolah. Disuruh jadi PPPK tapi syaratnya dipersullit dan dibatasi pula," tandasnya. (esy/jpnn)