Pimpinan Honorer Protes Kebijakan Kapolri Angkat Novel Baswedan Dkk jadi PNS, Bukan PPPK

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan Honorer Non-K2 Kabupaten Banyuwangi Mohamad Sanur mempertanyakan dasar hukum pengangkatan eks pegawai KPK menjadi PNS.
Dari sisi usia, 44 eks pegawai KPK itu sudah tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam PP Manajemen PNS, yang menyebut usia maksimal 35 tahun.
Memang, kata Sanur, ada ketentuan khusus bisa diangkat menjadi PNS usia maksimal 46 tahun, tetapi itu berlaku untuk dokter spesialis, peneliti utama, dan beberapa profesi lainnya.
Begitu juga dari aspek tes aparatur sipil negara (ASN). Mereka dinyatakan tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) sehingga tidak pantas diangkat ASN.
Ironisnya, guru honorer yang lulus passing grade PPPK malah disuruh tes berkali-kali karena formasi tidak tersedia.
"Saya hanya ingin tahu, dasarnya apa pemerintah mengangkat Novel Baswedan Cs menjadi PNS, bukan PPPK. Kenapa aturan itu tidak diterapkan kepada guru honorer," kata Sanur kepada JPNN.com, Senin (20/12).
Dia heran, eks pegawai KPK dengan mudahnya diangkat menjai PNS. Sementara guru honorer malah digiring menjadi PPPK.
Bila pemerintah menganggap pengangkatan eks pegawai KPK menjadi PNS itu karena pengabdiannya kepada negara, apa bedanya dengan honorer.
Pimpinan Honorer Non-K2 mempertanyakan dasar hukum pengangkatan Novel Baswedan Cs menjadi PNS, bukan PPPK.
- KOPRABU Desak Aparat Tindak Tegas Dugaan Mafia Tanah SS, Masyarakat Diminta Waspada
- Barisan Pembaharuan: Semua Pihak Harus Hormati KPK Tahan Hasto
- Jawab Sanggah PPPK Tahap 2 Berlangsung, Panselda Harus Menyelamatkan Honorer TMS
- Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi, Tessa Bilang Begini
- 5 Berita Terpopuler: Ada Info Penting soal PPPK, Seleksi Tahap 3 Mendesak, Ada yang Terancam Hilang
- Wasekjen Pasbata: Praperadilan Ditolak Bukti Tak Ada Politisasi di Kasus Hasto