Pimpinan Kelompok DPD RI di MPR Tinjau Pembangunan IKN, Begini Komentar Senator Dedi Batubara
jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan MPR RI bersama pimpinan Kelompok DPD RI di MPR melakukan kunjungan kerja sekaligus meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025).
Foto bersama pimpinan MPR RI dan pimpinan Kelompok DPD RI di MPR saat meninjau pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025). Foto: Humas Kelompok DPD RI di MPR
Adapun pimpinan Kelompok DPD RI di MPR RI yang ikut dalam kunjungan tersebut adalah Dr. Dedi Iskandar Batubara (Ketua/Senator dari Sumatera Utara), Abraham Paul Liyanto (Sekretaris/Senator dari Provinsi Nusa Tenggara Timur), dan Anna Latuconsina (Bendahara/Senator dari Provinsi Maluku) serta Anggota Kelompok DPD RI di MPR Paul Finsen Mayor.
Tampak juga hadir dalam kunjungan ini antara lain Ketua MPR RI Ahmad Muzani bersama Wakil Ketua MPR, yaitu Edhie Baskoro Yudhoyono, Hidayat Nur Wahid, Eddy Soeparno, dan Abcandra Akbar Supratman.
Senator Dedi Iskandar optimitis pemerintah akan menyelesaikan pembangunan insfrastruktur dan fasilitas perkantoran di IKN termasuk kantor legislatif yaitu MPR RI/DPR RI/DPD RI pada tahun 2028.
“Saat ini baru gedung pemerintahan. Untuk pembangunan Legislatif masih berjalan. Kami optimistis pembangunan infrastruktur akan rampung pada tahun 2028,” ujar Dedi Iskandar.
Menurut Dedi Batubara, pembangunan IKN ini merupakan perintah Undang-Undang. “Ini amanat UU,” tegas Dedi Batubara.
Pimpinan MPR RI bersama pimpinan Kelompok DPD RI di MPR melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Jumat (24/1/2025).
- Temui Anggota PPUU DPD RI Lia Istifhama, FM3 Bahas Dampak Sosial Ekonomi Reklamasi Pesisir Surabaya
- Waka MPR Minta Aparat Selesaikan Kasus Kekerasan Perempuan & Anak yang Berlarut-larut
- Ini Dukungan Waka MPR Eddy Soeparno untuk Pelaku Usaha Perdagangan Karbon
- Ketua KWI dan Ketua PGI Hadiri Perayaan Natal Bersama di Lingkungan Parlemen RI
- Ahmad Muzani Dukung Dangdut Didaftarkan jadi Warisan Tak Benda Asli Indonesia ke UNESCO
- Waka MPR: Sistem Penerimaan Murid Baru Harus Wujudkan Layanan Pendidikan yang Inklusif