Pimpinan Komisi III Dukung Penghentian Pembahasan KUHAP
jpnn.com - JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin ikut mengomentari polemik pembahasan RUU KUHAP. Politisi asal Partai Golkar itu menyatakan lebih setuju dengan penghentian pembahasan RUU KUHAP.
Upaya itu disampaikan untuk menjawab desakan berbagai kalangan, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan POLRI.
"Saya setuju kalau ada pihak meminta pembahasan ini dihentikan, daripada antar institusi bertengkar. Kalau semua pihak sepakat untuk dihentikan ya ditarik saja,” ujarnya di Jakarta Sabtu (1/3).
Azis mengungkapkan, Komisi III sama sekali belum membahas soal masukan dari ICW terkait pasal yang akan melemahkan KPK. Tapi anehnya belum RUU ini sudah gaduh diperdebatkan.
"Belum dibahas kok pada ribut? Ibarat anak belum lahir kok udah dikasih nama,” tegasnya.
Aziz menyarankan semua pihak yang merasa tak diajak membahas atau khawatir akan dilemahkan untuk berunding dengan Kemenkum dan HAM sebagai pihak yang punya inisiatif membuat RUU KUHAP.
“RUU KUHAP itu usulan pemerintah. Kalau ada pihak yang merasa tidak dilibatkan atau dilemahkan, silahkan konsultasi dengan pemerintah,” lanjutnya.
Menurutnya, semua protes terkait RUU KUHAP yang ditujukan ke DPR salah sasaran. “Publik selalu menganggap bahwa keinginan melemahkan KPK adalah inisiatif DPR. Padahal DPR itu hanya membahas draf RUU KUHAP yang diterima dari Kemenhuk dan HAM. Jadi pemerintah harus ikut tanggung jawab atas munculnya pembahasan RUU KUHAP,” pungkas Aziz. (abu/jpnn)
JAKARTA -- Wakil Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin ikut mengomentari polemik pembahasan RUU KUHAP. Politisi asal Partai Golkar itu menyatakan
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Kasus Polisi Tembak Polisi, Ini Permintaan Walhi kepada Kapolri
- Prabowo Dinilai Berhasil Membawa Investasi Jumbo dan Gibran Sukses Jaga Stabilitas Politik di Tanah Air
- KPK Tetapkan Gubernur Bengkulu Tersangka, Ada Uang Rp15 M, Peras untuk Pilkada
- Mensos Gus Ipul Beri Bantuan Biaya Perbaikan Rumah Kepada Korban Longsor di Padang Lawas
- ASR Komitmen Bangun Penegakan Hukum Transparan & Adil di Sultra
- Hendri Satrio jadi Ketua IKA FIKOM Unpad