Pimpinan Komisi Intelijen DPR Kritisi Pernyataan Mantan KaBIN

jpnn.com - JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR yang membidangi intelijen, pertahanan dan luar negeri, TB Hasanuddin, menyayangkan pernyataan mantan Kepala BIN, AM Hendropriyono yang menilai pemerintah Indonesia terlalu berlebihan dalam menanggapi aksi penyadapan oleh intelijen Australia. Hasanuddin mengatakan, penyadapan meski lazim di dunia intelijen, tetap tidak bisa dianggap sepele jika sudah menyangkut kedaulatan negara.

"Pendapat Pak Hendropriyono bahwa kita tak perlu hiruk pikuk dan ramai-ramai meminta Australia untuk meminta maaf karena penyadapan dalam intelejen itu adalah hal yang biasa, saya rasa itu pernyataan yang sangat tidak tepat. Meski penyadapan itu hal biasa di dunia intelijen, tapi tetap kegiatan ilegal dan dilarang oleh aturan internasional," kata Hasanuddin kepada JPNN, Kamis (21/11).

Hasanuddin pun menganggap wajar adanya reaksi keras pemerintah Indonesia terhadap Australia. Alasannya, kedaulatan Indonesia sebagai sebuah negara jelas sudah dilanggar oleh negara yang mengaku sahabat.

"Rakyat Indonesia sepakat sebagai bangsa yang berdaulat, kita tak boleh dipermalukan dengan cara seperti ini, apalagi pelakunya adalah negara tetangga yang mengaku sebagai negara sahabat. Justru sikap lebih keras lagi harus ditunjukan oleh Presiden SBY, bahwa Indonesia masih punya marwah dan kedaulatan," tegas Hasanuddin.

Mantan Sekretaris Militer Kepresidenan itu menambahkan, setiap kinerja ilegal intelijen terungkap pasti akan berdampak secara hukum dan politik. Karenanya, lanjut Hasanuddin, aparat intelejen sebelum terjun dalam profesinya selalu disumpah terlebih dahulu agar mereka tetap menjaga kerahasiaan kegiatannya sampai kapanpun termasuk ketika sudah pensiun.

Hasanuddin pun menyayangkan pernyataan Hendro tentang kegiatan BIN menyadap politisi Australia pada 2004. Sebab, sumpah sebagai anggota intelijen harus terus dipegang. "Sumpah itu harusnya mereka pegang selamanya sampai mereka pensiun sekalipun," ujarnya.(ara/jpnn)