Pimpinan Komisi X DPR Ungkap Alasan Penyelenggaraan Pendidikan Indonesia akan Dievaluasi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengungkapkan alasan pihaknya akan mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pendidikan 2023.

Dia membeberkan upaya ini tersebut menjadi langkah krusial bagi Komisi X DPR menyikapi sektor pendidikan di Indonesia yang dihantam oleh sejumlah masalah.

Mulai dari penerapan zonasi, adaptasi pascapandemi Covid-19, perundungan di lingkungan sekolah dan kampus, hingga kesenjangan kualitas sekaligus kuantitas sekolah.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu lantas mempertanyakan Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 yang disusun Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikburistek) dengan deretan masalah tersebut.

Menurut Fikri, jika tidak terlaksana sesuai dengan harapan, ia menyayangkan Indonesia Emas 2045 tidak akan terwujud dan tidak mampu mendorong peningkatan kualitas karakter bangsa.

“Pada periode ini, (Kemendikbudristek) malah menuai problematika. Dari awal kami sudah mengingatkan untuk membuat rencana induk pendidikan, seperti Peta Jalan Pendidikan tapi (Kemendikbudristek) berhenti, malah membuat program yang reaksinya terhadap dinamika sekarang seperti episode belajar yang tidak menjawab tantangan masa depan,” ungkap Fikri melalui keterangan tertulis, Kamis (17/8).

Fikri mengingatkan Kemendikbudristek untuk serius menyusun Peta Jalan Pendidikan 2020-2035 dengan melibatkan sejumlah stakeholder pendidikan.

“Komisi X sudah mengingatkan, pembangunan pondasi dasar (pendidikan) itu dari rencana induk serta peta jalan. Jangan hanya merespons simptom dan (menjadi) reaktif,” tegas legislator dari daerah pemilihan Jawa Tengah IX itu. (mrk/jpnn)