Pimpinan KPK Jangan Genit Dong....

jpnn.com, JAKARTA - Pengusutan perkara korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) menjadi tantangan berat bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebab, kasus ini melibatkan banyak pihak mulai dari perusahaan, swasta, eksekutif dan DPR.

Peneliti Indonesian Corruption Watch (ICW) Agus Sunaryanto mengingatkan, KPK harus tetap menjaga muruah institusi. KPK harus tetap fokus pada penegakan hukum. “Tapi, tetap tidak boleh buta suasana politik di luar,” kata Agus dalam diskusi “Perang Politik E-KTP” di Jakarta, Sabtu (18/3).

Dia pun mengingatkan, pimpinan KPK harus bisa menahan bicara. Pimpinan harus menyerahkan semuanya kepada juru bicara KPK Febri Diansyah. Tentunya, juru bicara KPK sudah punya strategi khusus untuk berkomunikasi kepada publik. “Peran jubir harus dimaksimalkan,” tegasnya.

Sementara Direktur Eksekutif Indobarometer M Qodari menjelaskan, berdasarkan pengalaman sebelumnya, kerja yang sudah bagus menjadi kabur ketika timbul pernyataan genit dari pimpinan. Menurut dia, hal ini harus dikritik. Dia menilai yang paling tepat memberikan kritik dan saran adalah ICW. “Jangan PDIP, PKS, nanti dikira sentimen,” ujar Qodari di kesempatan itu.

Agus mengatakan, memang sejak awal sudah berdikusi dengan pimpinan termasuk juru bicara KPK. Menurut dia, dari awal sudah diingatkan jangan sampai fokus penegakan hukum jadi terbelah. “Saya sudah berdiskusi dengan Febri tolong diingatkan agar pimpinan fokus ke proses hukum yang berjalan,” katanya.

Peran penasihat, wadah pegawai KPK juga harus ditingkatkan. Penasihat KPK, kata dia, jangan hanya sebatas memberikan siraman rohani.

Di kesempatan yang sama, anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu mengingatkan, jangan sampai KPK terdegradasi oleh perilaku pimpinannya. Sebab, harapan pemberantasan korupsi masih ditumpukan kepada KPK. “Ini jangan dirusak,” kata anak buah Megawato Soekarnoputri di PDI Perjuangan itu.

Mantan Hakim Konstitusi Maruarar Siahaan mengatakan, godaan terbesar saat ini adalah uang dan kepentingan politik. Dia menjelaskan, ketika pimpinan pengin lagi menjabat di periode berikutnya bisa terjadi kompromi dengan partai politik. “Ini tentu berbahaya,” katanya. (boy/jpnn)