JPNN.com 
Pimpinan KPK Minta Hak Kekebalan Hukum
jpnn.com - JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait hak imunitas untuk pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Terbitkan Perppu Imunitas bagi pimpinan KPK," kata Denny dalam aksi#SaveKPK di acara car free day, Jakarta, Minggu (25/1).
Denny meminta masyarakat tidak perlu khawatir apabila pimpinan KPK diberikan hak imunitas. Denny terkesan yakin, KPK tidak akan semena-mena. "Tidak," tegasnya.
Selain itu, Denny juga meminta agar dikeluarkan surat perintah penghentian penyidikan terkait kasus dugaan memerintahkan memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pemilihan Kepala Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah di Mahkamah Konstitusi tahun 2010 yang menjerat Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto.
"Mari kita desak agar dikeluarkan. Jangan sampai BW (Bambang Widjojanto) dinonaktifkan," ucap Denny.
Hal senada disampaikan oleh Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja. Adnan menjelaskan harus ada hak imunitas yang diberikan kepada pimpinan KPK. "Khususnya untuk kondisi ini," tandas Adnan. (gil/jpnn)
JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana mendesak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Ema Sumarna Dipindahkan ke Rutan Kebonwaru Selama Jalani Proses Sidang
- Ditunjuk Sebagai Kepala Danantara, Sebegini Harta Kekayaan Rosan Roeslani
- Peradi: Advokat Harus Diawasi Ketat Untuk Hindari Aksi Naik Meja di Persidangan
- Pemkot Tangerang Ajak Para WP Manfaatkan Pekan Panutan Pajak 2025, Ada Diskon 25 Persen
- Kejaksaan Dianggap Tak Serius Tangani Kasus Pemalsuan Dokumen RUPSLB BSB
- Asido Ungkap Peran Advokat dalam Bidang Kepailitan dan PKPU
