Pimpinan KPK Ogah jadi Saksi Meringankan untuk Sutan

jpnn.com - JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memenuhi panggilan Pengadilan Tipikor Jakarta untuk bersaksi disidang terdakwa kasus suap pembahasan APBNP 2013, Sutan Bhatoegana. Padahal surat panggilan resmi sudah dilayangkan oleh pihak pengadilan.

Ketidakhadiran pimpinan KPK disampaikan melalui pernyataan tertulis yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di depan majelis hakim. Menurut jaksa, pimpinan KPK telah menerima surat penetapan pengadilan tersebut namun merasa tidak memenuhi persyaratan untuk bersaksi.

"Kami bukanlah pihak yang selama ini mendengar sendiri, melihat sendiri dan mengalami sendiri atas perkara pidana yang menjadi pokok perkara persidangam a quo, dengan demikian berdasarkan Pasal 1 angka 26 KUHAP, kami tidak memiliki syarat dan kapasitas sebagai saksi dalam perkara a quo," ujar Jaksa Dody Sukmono membacakan surat tanggapan pimpinan KPK, Kamis (9/7).

Selain itu, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang KPK, pimpinan adalah termasuk penyidik dan juga penuntut umum. Dalam perkara Sutan, pimpinan telah mewakilkan kewenangan penuh penuntutan pada jaksa penuntut umum pada KPK.

Berdasarkan ketentuan itu, kehadiran pimpinan sebagai saksi meringankan bagi Sutan tentu akan menimbulkan konflik kepentingan dengan jaksa KPK. Karenanya, permintaan pengadilan tidak mungkin dipenuhi.

"Terdapat potensi konflik kepentingan, antara kedudukan kami sebagai penuntut umum oleh karena jabatan kami dengan kedudukan kami selaku saksi yang menguntungkan bagi terdakwa atas perkara yang kami tuntutkan," papar Jaksa.

Surat tanggapan tersebut mendapat protes dari pihak kuasa hukum Sutan. Tim kuasa hukum mantan ketua Komisi VII DPR itu menuding pimpinan KPK telah menghina pengadilan.

"Surat dari KPK bertentangan dengan hukum itu sendiri. Turunan peristiwa hukum ini sangat jelas melecehkan penetapan majelis hakim," ujar pengacara Sutan, Eggy Sudjana.