Pimpinan KPK Segera Perjelas Status Hari Sabarno

HAnya saja soal status hukum atas Hari Sabarno itu Bibit tak mau mendahului keputusan rapat pimpinan KPK. Namun ditegaskannya, jika fakta dan alat bukti diangap cukup dan mendukung maka tidak ada alasan KPK untuk tidak menetapkan Hari Sabarno sebagai tersangka.

Seperti diberitakan sebelumnya, mantan Dirjen otonomi Daerah Oentarto SM awal Januari lalu divonis bersalah dan dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tipikor. Oentarto juga diharuskan membayar denda Rp 100 juta dan mengganti kerugian negara sebesar Rp 25 juta. Dalam putusan atas Oentarto, nama Mendagri Hari Sabarno Hari Sabarno disebut majelis hakim harus ikut bertanggung jawab dalam perkara itu. Menurut majelis, radiogram damkar yang diterbitkan Oentarto jelas atas izin Hari Sabarno selaku Mendagri.

 

Demikian pula dalam putusan majelis hakim atas Hengky Samuel Daud. Bos PT Satal Nusantara dan PT Istana Sarana Raya yang menjadi rekanan 22 pemda dalam pengadaaan damkar itu sudah divonis bersalah dan diganjar 15 tahun penjara.

Namun majelis hakim pengadilan Tipikor juga menegaskan adanya kedekatan antara Hari Sabarno dengan Hengky Samuel Daud. Hengky, sebut majelis, sering ikut kunjungan ke daerah bersama Hari Sabarno.(ara/pra/jpnn)