Pimpinan KPK Sepakat Tak Perlu Rapim Bahas Abraham Samad
Pilih Jaga Konsolidasi dan Fokus Berantas Korupsi
jpnn.com - JAKARTA - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk meminta klarifikasi dari ketuanya, Abraham Samad yang sempat diwacanakan akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo akhirnya batal dilaksanakan. Sebab, para pimpinan KPK sepakat hal itu perlu dipersoalkan lagi.
Menurut Abraham, rapim itu batal dilaksanakan karena pimpinan KPK bersepakat untuk menjaga kekompakan. Abraham menegaskan, koleganya sesama komisioner KPK memilih untuk fokus menjalankan misi pemberantasan korupsi.
"Pimpinan sepakat untuk menjaga soliditas dan kekompakan dari upaya-upaya adu domba antar pimpinan dan upaya-upaya pelemahan pemberantasan korupsi dengan jalan penggilingan isu komite etik," kata Abraham dalam pesan singkat kepada wartawan, Rabu (21/5).
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan bahwa beberapa pimpinan di komisi antirasuah itu meminta diadakan rapat pimpinan. Namun, rapim itu belum terlaksana karena ada pimpinan yang berhalangan hadir.
"Hari Jumat beberapa pimpinan memang meminta ada Rapim pada Senin ini. Tapi tadi saya lihat tiga pimpinan tidak lengkap. Kalau pimpinan lengkap akan Rapim," kata Bambang di KPK, Jakarta, Senin (19/5).
Begitu disinggung materi yang akan dibahas dalam rapim, Bambang menyebut salah satunya adalah tentang kabar bahwa Abraham bakal dicalonkan sebagai calon wakil presiden mendampingi Joko Widodo. Termasuk tentang pertemuan antara Abraham dengan capres yang dikenal dengan nama Joko Widodo itu di Yogyakarta, beberapa waktu lalu.
"Informasi soal restu dari pimpinan itu yang nanti diklarifikasi dan konfirmasi apakah memang sudah ada yang diberikan satu pimpian, begitupun soal yang di Yogya akan dicek apakah ada klarifikasi dan konfirmasi bertemu Jokowi. Itu akan diklarifikasi," ujar Bambang.(gil/jpnn)
JAKARTA - Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat pimpinan (rapim) untuk meminta klarifikasi dari ketuanya, Abraham Samad yang
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Dijatuhi Hukuman PTDH, AKP Dadang Iskandar Diam Saat Namanya Dipanggil
- Mendikdasmen Abdul Mu'ti: Guru PPPK Bisa Mengajar di Sekolah Swasta Mulai 2025
- Budayawan Anggap Jokowi Merusak Peradaban Indonesia, Rakyat Perlu Bergerak
- Lemhannas Berharap Bisa Berkontribusi di Penyusunan Perencanaan Program Pembangunan Nasional
- Berdikari Berkomitmen Beri Harga Terjangkau untuk Daging Ayam hingga Kerbau
- Demi Perbaikan Hukum, Presiden Prabowo Disarankan Mencopot Jenderal Listyo