Pimpinan MPR dan Menko Polhukam Bahas Kondisi Papua, Tercipta Kesepakatan Ini

Pada prinsipnya, setiap penyelesaian konflik harus diupayakan melalui musyawarah secara damai dengan pemikiran yang terbuka, dan tanpa kekerasan.

''Kemenko Polhukam menjadikan Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI for Papua (MPR RI for Papua) sebagai mitra kerja strategis dalam membangun Papua dengan mengedepankan pendekatan humanis emosional kebangsaan,'' ujarnya.

Hal itu dikatakan Bamsoet setelah pertemuan antara pimpinan MPR RI, MPR RI for Papua, serta Menko Polhukam Mahfud MD di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (16/2).

Wakil Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Pimpinan MPR RI for Papua sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Yorrys Raweyai, dan Sekretaris MPR RI for Papua sekaligus anggota DPD RI Daerah Pemilihan Papua Barat Filep Wamafma turut hadir.

Ketua ke-20 DPR RI ini menjelaskan, MPR for Papua mencapai 21 anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan Papua dan Papua Barat.

Hal ini sangat tepat untuk menjembatani sekaligus membantu menyosialisasikan berbagai program kerja yang telah dilakukan pemerintah kepada masyarakat Papua.

Bamsoet menjelaskan berbagai perangkat hukum memajukan Papua sudah tersedia. Di antaranya, melalui UU 2/2021 tentang Perubahan Kedua atas UU 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Lalu, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat.