Pimpinan MPR Safari Politik ke DPP Partai Nasdem

jpnn.com, JAKARTA - Pimpinan MPR melanjutkan silaturahim kebangsaan dan safari politik dengan menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh beserta jajaran DPP Partai Nasdem pada pada hari Rabu (13/11/2019).

Delegasi MPR dipimpin oleh Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, didampingi para Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur wahid, Arsul Sani, dan Lestari Moerdijat yang juga kader Partai Nasdem. Kehadiran Delegasi MPR disambut hangat oleh Surya Paloh di Ruang Kerja Lantai 5 Kantor DPP Partai Nasdem di Gondangdia, Jakarta Pusat.

Mengawali pertemuan tersebut, Bambang Soesatyo menyampaikan ucapan selamat atas penyelenggaraan Kongres Partai Nasdem yang berjalan sukses, dan dengan suara bulat secara aklamasi memilih kembali Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem untuk periode 2019-2024.

Kedatangan Pimpinan MPR, sebagaimana dijelaskan Bambang Soesatyo, selain dalam rangka merajut dan menguatkan silaturahim yang sudah terjalin baik dengan Surya Paloh, baik sebagai Ketum Partai Nasdem maupun sebagai tokoh bangsa, juga dalam rangka menindakklanjuti rekomendasi MPR Periode 2014-2019 yang telah diamanatkan kepada MPR Periode 2019-2024, antara lain terkait penataan sistem ketatanegaraan melalui amendemen konstitusi.

Lebih lanjut, Bambang Soesatyo menjelaskan bahwa MPR sebagai rumah kebangsaan dan lembaga demokrasi serta representasi aspirasi rakyat, merasa perlu mendengar masukan-masukan dari berbagai komponen bangsa, termasuk Partai Politik dan para tokoh bangsa.

Surya Paloh menyambut baik dan mengapresiasi kunjungan Pimpinan MPR ke Kantor Nasdem. Pimpinan MPR Periode saat ini dipandang representatif karena memiliki keterwakilan dari seluruh partai politik, sehingga memberikan harapan dan optimisme atas kinerja MPR ke depan.

Pada kesempatan tersebut, Surya Paloh mengkritisi implementasi demokrasi di Indonesia yang dinilai mirip model free fight, cenderung mengedepankan poltik praktis dan pragmatisme. Bahkan ada semacam paradoks dalam implementasi demokrasi, antara apa yg dijadikan rujukan dengan apa yang terjadi dalam tataran realita.

Kondisi ini memunculkan lahirnya pertanyaa yang relevan untuk diajukan, "Masih adakah Pancasila?". Beberapa pemikiran Surya Paloh yang "menggelitik" untuk dikaji lebih dalam misalnya terkait kewenangan tafsir MK terhadap konstitusi; termasuk di dalamnya, misalnya tentang putusan pelaksanaan pemilu serentak.