Pimpinan MPR Temui Boediono, Bahas PPHN

Kedua adalah merevisi Undang-Undang Nomor 12 (Tahun 2011) tentang PPP (Perubahan Peraturan Perundang-undangan), hierarki perundangan dengan menghapus penjelasan sehingga TAP MPR hidup kembali.
“Yang ketiga adalah konvensi ketatanegaraan,” kata Bamsoet.
"Menurut Pak Boediono, rencana jangka panjang ini penting bagi bangsa kita yang melakukan perjalanan panjang sehingga semua berjalan dengan baik yang terpenting seperti kata Pak Budiono tadi jangan sampai tujuan politik dan tujuan ekonomi itu memberi disparitas yang jauh," lanjutnya.
Bamsoet mengungkapkan Boediono mengingatkan pimpinan MPR akan tiga hal yang penting.
"Pertam, pembangunan manusia yang dititikberatkan pada pembangunan generasi muda melalui pendidikan dan kesehatan bahkan ini terkait juga program makan gratis yang memberikan perbaikan gizi arti memberikan kesehatan bagi generasi penerus plus pendidikan yang murah, tepat, dan baik," jelasnya.
Bamsoet juga mengingatkan kembali biaya pendidikan yang tinggi agar itu menjadi perhatian oleh pemerintah.
"Kemudian hal lain adalah yang paling penting pembangunan ke depan itu melalui pembangunan politik, hukum, birokrasi dan lain-lain," pungkas Bamsoet.(mcr8/jpnn)
Empat pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI bertemu Wakil presiden ke-11 RI Boediono untuk melaporkan kinerja MPR periode 2019-2024
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Kenny Kurnia Putra
- IHSG Anjlok, Waka MPR: Kuatkan Basis Investor Instituional Domestik
- Menimbang Bentuk Hukum Ideal Bagi Pokok-Pokok Haluan Negara
- Gelar Bazar Murah di Subang, Waka MPR: Ringankan Beban Masyarakat
- Waka MPR Jajaki Peluang Investasi di Bidang Teknologi Karbon Rendah
- Dukung Eksistensi BPKH, Ketua MPR: Penting untuk Meringankan Biaya Haji
- Menyusun Arah Baru Pembangunan Nasional: Urgensi PPHN Dalam Tata Kelola