Pimpinan MPR/DPR Undang SBY di Pelantikan Jokowi
jpnn.com - JAKARTA - Jajaran pimpinan DPR, MPR dan DPD menggelar pertemuan silahturahmi dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres RI Boediono di Istana Negara, Jakarta, Rabu malam (15/10). Menurut Ketua MPR Zulkifli Hasan pertemuan itu sekaligus untuk mengundang Presiden menghadiri pelantikan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wapres terpilih.
"Kami bersama pimpinan lainnya menyampaikan undangan untuk 20 Oktober nanti dalam rangka pelantikan presiden terpilih," kata Zulkifli dalam jumpa pers di kompleks Istana Negara.
Selain itu, ujarnya, parlemen datang untuk mengucapkan terimakasih pada Presiden dan Wapres atas 10 tahun pemerintahan. Selain itu berharap Presiden memberi bimbingan dalam menjaga hubungan baik antara pemerintah dan parlemen.
"Kami juga terima kasih atas dukungannya MPR, DPR ada pemilihan lancar dan sangat demokratis," sambung Zulkifli.
Sementara itu, Ketua DPR Setya Novanto mengungkapkan kedatangan itu juga sekaligus meminta maaf karena memberi kritik pedas pada pemerintahan SBY melalui media massa. Meski memberi kritik, Setya juga memuji bahwa pemerintahan SBY-Boediono termasuk berhasil. Terbukti, kata dia, APBN 2004 sekarang sudah mencapai 2027 triliun. Menurutnya, itu adalah kerjakeras pemerintahan SBY-Boediono.
"Kami juga minta maaf karena saat kami di DPR penuh kritik karena itulah tugas DPR. Inilah dinamika politik dan kami minta maaf," tandas Politikus Golkar tersebut. (flo/jpnn)
JAKARTA - Jajaran pimpinan DPR, MPR dan DPD menggelar pertemuan silahturahmi dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Wapres RI Boediono di
Redaktur & Reporter : Tim Redaksi
- Tingkatkan Bantuan Pengamanan, PTPN IV Jalin MoU dengan Polda Sumut
- AKP Dadang Iskandar Pembunuh Kasat Reskrim Polres Solok Selatan Terancam Dihukum Mati
- Pertamina Patra Niaga Uji Penggunaan Bioethanol E10 Bersama Toyota dan TRAC
- Polisi yang Ditembak Mati Rekan Sendiri Dapat Kenaikan Pangkat Anumerta dari Kapolri
- Sekte Indonesia Emas Dideklarasikan Untuk Mewujudkan Perubahan Sosial
- PFM Tegaskan Ada 15 Kementerian dan 28 Badan Teknis yang Perlu Diawasi