Pimpinan Parpol Sudah Diajak Bicara SBY

Survei LSI itu, juga menyinggung sejumlah nama menteri yang dinilai "berkontribusi" dalam menurunkan tingkat kepercayaan rakyat kepada kabinet. Menurut Akbar, setidaknya rilis LSI itu bisa menjadi dasar yang menunjukkan memang ada penurunan kinerja pemerintahan.

Apalagi, Presiden SBY sendiri juga pernah mengeluhkan banyak instruksinya yang tidak dijalankan oleh para menteri. Momen dua tahun pemerintahan dinilai pas, karena nanti kabinet yang baru bisa memiliki waktu untuk memperbaiki kinerja pemerintahan. "Jadi menurut saya sekaranglah waktunya. Kalau setelah ini, atau satu tahun sebelum pemerintahan, momentumnya sudah lewat," jelasnya.

Presiden, lanjut Akbar, juga tidak perlu tergantung pada partai koalisi. Pertimbangan untuk melakukan reshuffle harus berdasar kompetensi, kapasitas, dan kapabilitas demi menjamin efektivitas pemerintahan. "Koalisi tidak harus mengalahkan hak prerogatif Presiden," tandasnya.

Pernyataan Marzuki tersebut bertentangan dengan suara dari Istana selama ini. Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparringa, pembahasan soal perombakan kabinet itu baru sebatas Presiden SBY dan Wapres Boediono. Sejumlah elit parpol koalisi juga mengaku belum ada pembicaraan itu. "Belum-belum (ada pembicaraan)," kata Menko Perekonomian yang juga Ketua Umum PAN Hatta Rajasa.