Pimpinan PBNU Harus Bersih Politik

JAKARTA- Ketua Pelaksana Muktamar NU Prof Dr KH Said Aqil Siradj berharap calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang akan dipilih pada Muktamar NU di Makassar, Maret 2010 mendatang hendaknya bersih dari politik praktis dan mempunyai pemikiran keislaman relatif liberal.

"Sebagai ormas keagamaan terbesar, pimpinan NU ke depan harus bersih dari politik praktis dan tidak masalah jika mempunyai pemikiran liberal. Itu sesuai dengan Khittah NU 1926.” tegas Said Aqil Siradj dalam diskusi bertema “Liberaliasai Pemikiran Keagamaan" yang diselenggarakan FPKB DPR bersama Ketua PBNU KH. Masdar F. Mas’udi dan anggota FPKB DPR Prof. Dr. KH. Ali Maschan Musa di Gedung DPR/MPR RI Jakarta, Kamis (19/11).

Soal pemikiran liberal, selama tidak keluar dari teks, konteks dan kaidah keislaman justru itu merupakan sesuatu yang harus terus dikembangkan di NU. “Kalau kita mempersoalkan liberalisme pemikiran keagamaan Islam, ini bukti mereka tidak mengetahui sejarah pemikiran Islam. Liberalisme itu sudah terjadi sejak zaman khulafaurrasyidin; Abu Bakar, Umar, Utsaman dan Ali dan para ulama tabiin,” ujar Said Aqil Sirajd.

Hal yang sama diungkapkan Masdar F. Mas’udi. Jika bersih dari politik itu merupakan suatu keharusan, agar NU tidak diseret-seret untuk kepentingan politik praktis. Lain halnya dengan liberalisme yang di NU sudah merupakan tradisi yang mesti dikembangkan sepanjang berdasarkan pada Al-Quran, hadits, tafsir dan merujuk kepada kaidah para ulama.