Pin Nadiem

Misalnya lagi fakultas teknik sipil. Bisa saja mendapat akreditasi dari Persatuan Insinyur Indonesia. Juga dari IAI --karena lulusan fakultas itu mampu menghitung satu konstruksi lengkap dengan perhitungan akuntansi break event point-nya.

Hanya saja lembaga mana saja yang diberi hak mengeluarkan akreditasi belum diatur. Atau biar lembaga itu sendiri yang menyiapkan diri untuk mampu memberikan akreditasi.

Bebas. Merdeka.

Namun, kata Nadiem, pemerintah akan mengontrolnya dengan ketat. Misalnya lewat pengaduan masyarakat. Kok mutu perguruan tinggi itu tidak cocok dengan kategori akreditasinya.

Atau lewat data alumninya. Kok banyak alumni yang jadi pengangguran. Padahal akreditasinya A.

Semacam itu.

Kini semua universitas juga diberi kemerdekaan membuka jurusan apa saja. Asal sudah memiliki kontrak kerja sama dengan 100 perguruan tinggi tingkat dunia. Atau lembaga tingkat dunia seperti Asian Development Bank, Bank Dunia, IMF, Unesco dan seterusnya.

Bahkan cukup kalau ada kerja sama dengan perusahaan kelas dunia dan BUMN/BUMN.