Pinangan Partai tak Jelas, Pilih Jalur Independen

Sementara, anggota KPUD Medan Divisi Hukum dan Humas Pandapotan Tamba menjelaskan, meski petugas PPK dan PPSsecara resmi telah dilantik Selasa (15/12) kemarin, namun ke 558 personel yang akan membantu KPUD Medan itu masih belum bisa menjalankan tugasnya. Pasalnya, dana yang telah diajukan sampai kini masih belum dikucurkan Pemko Medan. "Sampai kini Rp380 juta anggaran PPK dan PPS yang dialokasikan dalam PAPBD Kota Medan 2009 masih belum jelas keberadaannya.

Padahal dalam bulan ini juga harusnya PPK dan PPS melakukan pemutakhiran data pemilih untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akan digunakan pada Pilkada 12 Mei mendatang. Kita khawatirkan proses ini akan terganjal karena dananya belum cair," kata Tamba.

Diceritakan, pihaknya sendiri sejak beberapa waktu lalu telah menyampaikan persoalan itu ke Pemko Medan. Namun tak jelas sebabnya sampai kini masih belum dikucurkan. "Harusnya sudah dikucurkan namun nggak tahu apa masalahnya," tandasnya.

Dikonfirmasi persoalan dana itu, Pj Walikota Medan Rahudman Harahap justru mengaku dana itu sudah dialokasikan dan telah direalisasikan. Namun menurutnya, kalau belum sampai ke KPUD mungkin terkait masalah administrasi. "Sudah nanti pasti akan masuk ke rekening inikan tinggal menunggu proses saja. Bahkan dana untuk pelaksanaan Pilkada yang diajukan senilai Rp54 miliar sudah dibahas dan dimasukkan dalam RAPBD Kota Medan 2010. Namun berapa besar yang terealisasi, saya belum bisa memastikan. Nantilah setelah APBD disahkan," urainya.

Ketua KPUD Medan Evi Novida Ginting menjelaskan, KPUD sendiri terus bekerja. Hari ini (16/12) KPUD Medan akan menjadwalkan pemutakhiran data pemilih untuk menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Dia menjelaskan hal itu saat melantik 558 anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Sekretariat Badan Musyawarah Masyarakat Minang (BM3), Selasa (15/12). DPS tersebut akan diumumkan 16 Desember di kantor PPS, Lingkungan dan tempat-tempat yang strategis sehingga bisa ditanggapi dan mendapat masukan dari pemilih. (sya/ril/sam/jpnn)