Pindah Kewarganegaraan, Pemulangan Djoko Tjandra Rumit

Di bagian lain, Wakil Jaksa Agung Darmono mengatakan, Kejaksaan Agung akan memberikan penjelasan kepada pemerintah Papua Nugini persoalan hukum yang dihadapi Djoko Tjandra. Informasi tersebut juga bisa menjadi menjadi jalan untuk memulangkan Djoko Tjandra. "Pemerintah Papua Nugini belum menerima informasi keterlibatan yang bersangkutan dalam tindak pidana di Indonesia," katanya.

Seperti diketahui, Djoko Tjandra dihukum dua tahun penjara membayar denda Rp 15 juta subsider 3 bulan dalam putusan PK. Namun kejaksaan tidak bisa melakukan eksekusi karena bos PT Era Giat Prima (EGP) itu diketahui sudah berada di Papua Nugini sehari menjelang putusan dibacakan. Dia juga disebutkan sempat berpindah ke Singapura. (fal)