Pindah Kewenangan, SPP SMA/SMK Surabaya Tertinggi
Besaran SPP tiap-tiap daerah, kata Saiful, sudah diperhitungkan dengan matang.
Dengan begitu, sekolah tidak boleh lagi melakukan pungutan liar (pungli). Bangunan dan rehabilitasi sekolah, lanjut Saiful, menjadi urusan pemerintah provinsi.
Saiful menyebut anggaran total Dinas Pendidikan Jawa Timur yang mencapai Rp 1,6 triliun bisa digunakan untuk memaksimalkan proses pendidikan.
Karena itu, pihaknya meminimalkan bantuan-bantuan atau pungutan di luar SPP.
Pengawas, komite, cabang dinas, dan masyarakat dilibatkan untuk memantau transparansi biaya pendidikan.
Demikian juga inspektorat yang melakukan pemeriksaan. ''Ada tim saber (sapu bersih) pungli yang juga memonitoring,'' katanya.
Saiful menegaskan, peralihan SMA/SMK ke provinsi resmi berlaku.
Sebanyak 34 ribu guru di Jatim juga sudah menerima gaji dari provinsi.
JPNN.com - Pengelolaan SMA/SMK akhirnya kini resmi menjadi kewenangan Pemprov Jawa Timur.
- Pimpinan DPR Mendukung Rencana Sekolah Negeri-Swasta Gratis di Jakarta
- Inilah Prioritas Eddy Santana-Riezky Aprilia, Sekolah hingga Berobat Gratis
- DPRD dan Pemprov Sepakat Semua SD hingga SMA di Jakarta Gratis Mulai 2025
- Di Debat Kedua, RK-Suswono Janjikan Sekolah Negeri dan Swasta Gratis di Jakarta
- Ingin Mewujudkan Keadilan, Andra Soni Bikin Program Sekolah Gratis untuk Negeri & Swasta
- Punya Pengalaman Sulit Masa Lalu, Andra Soni Bertekad Gratiskan Sekolah di Banten