Pinjam Dana Segar dari Tiongkok, Begini Penjelasan BUMN

jpnn.com - JAKARTA - Komisi VI DPR terus mempertanyakan pinjaman dana segar dari Tiongkok sebesar USD 3 miliar kepada tiga bank pelat merah, yakni BNI, BRI dan Mandiri. 

Saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan jajaran direksi tiga bank tersebut bersama Kementerian BUMN di gedung DPR, Senayan Jakarta, Selasa (29/9), Ketua Komisi VI DPR Hafisz Tohir terus mencecar.

"Soal pinjaman ke Tiongkok itu untuk apa? Bagaimana mekanisme peminjamannya? Adakah syarat-syaratnya? Apa saja syaratnya. Adakah syarat khusus yang diminta pihak Tiongkok? Ini harus dijelaskan," tanya Hafisz.

Menjawab pertanyaan tersebut, Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Jasa Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo menjelaskan bahwa pinjaman kepada tiga Bank BUMN tersebut ditujukan untuk program pembiayaan infrastruktur.

Selain itu, pinjaman tersebut merupakan tindaklanjut dari nota kesepahaman yang pernah ditandatangani Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Tiongkok pada Maret 2015 lalu.

"Setelah kunjungan itu, saat rapat paripurna di Jakarta, Pak Jokowi meminta Pak Sofyan Djalil dan Bu Rini Soemarno menindak MoU tersebut. Setelah tiga kali kunjungan Menteri Rini pada Maret, Juni dan September, akhirnya disepakati untuk memberi pinjaman lunak kepada tiga bank, masing-masing USD 1 miliar," jelas Gatot.

Dia juga menegaskan bahwa tidak ada yang dijaminkan untuk mendapatkan pinjaman dari Tiongkok. "Tidak ada jaminan yang dijaminkan untuk pinjaman tersebut. Dijamin nggak ada jaminan sama sekali," tandas Gatot. (chi/jpnn)