Pinsar Desak Pemerintah dan DPR Merevisi UU Peternakan agar Prorakyat

Pinsar Desak Pemerintah dan DPR Merevisi UU Peternakan agar Prorakyat
Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) menggelar Musyarawah Nasional (Munas) VI dengan tema “Meneguhkan Kedaulatan Peternak Rakyat Menuju Indonesia Emas 2045” di Yogyakarta, Sabtu (10/8). Foto: Pinsar

Pada sesi diskusi ‘Rembug Peternak’ bertema “Implementasi Penyediaan Makanan Bergizi Gratis, Tantangan, dan Solusinya”, hadir Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bapanas Maino Dwi Hartono.

Berkaitan program makan bergizi gratis, diperkirakan ada sekitar 82 juta orang mulai dari usia PAUD, SD, SMP, SMA hingga lansia yang akan menerima program pemerintah tersebut.

"Mengantisipasi kebutuhan pangan seperti beras, jagung, daging ayam, daging sapi, telur, dan susu kami berkooodinasi dengan semua pihak. Tentu, kami akan mengedepankan para peternak agar mendapatkan harga yang baik,” jelasnya.

Anggota Dewan Pembina Pinsar Muladno yang memandu diskusi mengatakan pihaknya merupakan asosiasi peternak, mengatakan terdapat peluang bagi mandiri dengan adanya program pemerintah makan bergizi gratis.

"Kami berharap program makan bergizi gratis betul-betul bisa berjalan dan diarahkan ke peternak rakyat,” ujarnya.

Singgih dalam diskusi tersebut menambahkan program makan bergizi gratis memberikan dampak positif karena serapan ayam meningkat 10 sampai 20 persen dan harga akan lebih stabil.

"Program makan bergizi gratis sudah diketok pada APBN 2025 senilai Rp71 triliun. Saat ini harga ayam yang sering naik turun diharapkan melalui program ini bisa stabil,” imbuhnya.

Singgih dalam sambutannya menyebut tugas sebagai ketua umum terpilih ini merupakan amanah yang harus dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban dunia akhirat,

Munas VI Pinsar meneguhkan kembali komitmen memperjuangkan aspirasi dan harapan peternak rakyat.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News