Pius Lustrilanang Mendorong Pemda Mengefektifkan E-RAT

jpnn.com - JAKARTA - Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Pius Lustrilanang mendorong para kepala daerah membuat alat ukur Electronic Resilience Assessment Tool atau E-RAT. Alat ukur itu untuk memfasilitasi lembaga/organisasi menilai dan mengukur tingkat ketahanan di saat krisis berdasarkan delapan dimensi penting ketahanan.

Menurut Pius, hasil pemeriksaan keuangan dan kineja yang dilakukan BPK menunjukkan banyak permasalahan tejadi di daerah yang menguatkan pentingnya konsep resiliensi bagi pemerintah daerah.

Dia mengatakan bahwa konsep resiliensi dalam konteks daerah tersebut telah ada sejak 1970.

Konsep ini awalnya menjelaskan tentang cara sistem daerah atau perkotaan dalam mengatasi tekanan dan gangguan yang disebabkan oleh faktor ekstemal, misalnya bencana alam.

Resiliensi didefinisikan sebagai ketahanan (persistensi) hubungan antar sub-sistem di dalam sistem dan kemampuannya untuk menyerap shock/krisis, bertahan dan kemudian bangkit. Dengan kata lain, resiliensi adalah kapasitas suatu sistem untuk menghadapi gangguan/krisis/shock dan tetap dapat survive untuk mempertahankan fungsi dan kontrolnya.

Pius mengatakan, berdasarkan penelitian yang dilakukannya bersama tim, ditemukan ada delapan dimensi ketahanan, yaitu risk management practice (praktik manajemen risiko), leadership capabilities (kemampuan kepemimpinan), info technology capabilities (kemampuan teknologi informasi).

Kemudian, alliance management capabilities (kemampuan manajemenaliansi), strategic formation capabilities (kemampuan merumuskan strategi), new product/service development capabilities (kemampuan mengembangkan produk/layman baru), organizational resilience (resiliensi organisasi), dan organizational financial resilience (resiliensi keuangan organisasi.

“Alat ukur E-RAT dapat membantu memotret kondisi objektif di daerah dalam menghadapi ketidakpastian tinggi dan dinamika perubahan yang dinamis menuju ketahanan survival pemerintah daerah. E-RAT juga menyediakan alat, akses ke pengetahuan, pemantauan, dan pelaporan yang akan mendukung pemerintah daerah mengurangi risiko dalam membangun ketahanan,” kata Pius dalam keterangan tertulis, Jumat (8/9).