Pj Bupati Bombana Diduga Melanggar Aturan Mutasi Pejabat, Sekda Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara (Sultra) merespons langkah sejumlah pegawai mengadukan dugaan pelanggan aturan mutasi pejabat oleh Pj Bupati Bombana Burhanuddin ke Kemendagri hingga KASN.
Sebelumnya Burhanuddin melantik 37 pejabat yang proses mutasinya terindikasi melanggar surat persetujuan Kemendagri hingga Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2020.
Dugaan pelanggaran itu lantas diadukan sejumlah amtenar di Bombana ke Kemendagri dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana Man Arfa pun merespons langkah pegawai daerahnya memprotes mutasi dan pelantikan pejabat tersebut.
"Ya, kalau mereka mengadukan itu, berarti mungkin mereka merasa ada hak-haknya yang dilanggar," kata Man Arfa saat dikonfirmasi JPNN,com melalui sambungan telepon, Rabu (9/8).
Namun, pihaknya enggan menanggapi lebih jauh terkait dugaan pelanggaran yang terjadi.
Man Arfa pun menyerahkan keputusan terkait masalah itu kepada pihak Kemendagri maupun KASN.
"Ya, nanti dari phak KASN yang akan memproses. Kita tunggu saja," ucapnya.
Begini respons Sekda Bombana Man Arfa soal dugaan pelanggaran mutasi pejabat yang telah dilantik oleh Pj Bupati Bombana Burhanuddin.
- Surat Terbaru Kemendagri soal Gaji Bikin Guru PNS & PPPK Daerah Gembira
- Kemendagri Gelar Apel Kesiapsiagaan Nasional Satdamkarmat dan Satpol PP
- GPA Apresiasi Penyelenggaraan Retret Kepala Daerah yang Digelar Presiden dan Mendagri
- Kepala BSKDN Apresiasi Inovasi Kabupaten Klaten di IGA 2024
- Tri Tito Karnavian Lantik 34 Ketua TP PKK dan Tim Pembina Posyandu Provinsi
- Kata Khofifah, Kepala Daerah Bakal Pakai Seragam Komcad