Pj Gubernur Agus Fatoni Pimpin Deklarasi Netralitas ASN se-Sumsel, Simak Pesannya
![Pj Gubernur Agus Fatoni Pimpin Deklarasi Netralitas ASN se-Sumsel, Simak Pesannya](https://cloud.jpnn.com/photo/arsip/normal/2023/12/28/pj-gubernur-sumsel-agus-fatoni-tiga-dari-kiri-menyaksikan-0d-uw1u.jpg)
jpnn.com, PALEMBANG - Penjabat Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Agus Fatoni menegaskan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang akan digelar serentak di 2024 merupakan kewajiban yang harus dipegang teguh.
"Bupati, Wali Kota dan seluruh ASN telah berkomitmen menjaga netralitasnya pada Pemilu 2024. Terutama kepada ASN ini adalah atensi yang harus kita taati dan menjadi komitmen kita bersama," ujar Fatoni saat Deklarasi Netralitas ASN di Griya Agung, Rabu (27/12).
Deklarasi Netralitas ASN yang digelar serentak di Sumsel dilakukan menjelang Pemilu 2024.
Kegiatan tersebut diikuti 180.751 ASN se-Sumsel secara hybrid denan 17 kabupaten/kota dan dihadiri seluruh kepala daerah dan perwakilan di Sumsel.
Ikrar netralitas ASN dibacakan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sumsel SA Supriono diikuti Bupati/Wali Kota, dan secara daring diikuti Sekda Kabupaten/Kota se-Sumsel.
Seusai pembacaan deklarasi, dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pakta integritas netralitas ASN secara serentak se-Sumsel.
Fatoni mengapresiasi diselenggarakannya deklarasi netarlitas yang diikuti 180.751 ASN serentak se-Sumsel.
Fatoni juga mengaku bangga atas prestasi Provinsi Sumsel menjadi yang pertama se-Indonesia melakukan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Pendanaan Pilkada Serentak 2024.
Pj Gubernur Agus Fatoni menyampaikan sejumlah pesan saat memimpin Deklarasi Netralitas ASN yang digelar serentak se-Sumsel
- HDCU, Bupati, dan Wali Kota Bersinergi, Wujudkan Sumsel Maju Terus Untuk Semua
- Akmal Malik Terus Mengupayakan Semua Guru Honorer di Kaltim jadi ASN
- Program Mudik Gratis Pemprov Sumsel Tak Terdampak Efisiensi Anggaran
- 5 Berita Terpopuler: Banyak TMS di Seleksi PPPK Tahap 2, Tolong Persoalan Honorer Diselesaikan, Dampak Efisiensi Anggaran?
- BKN Minta Instansi Gercep Urus Pemberkasan NIP Peserta Lulus Seleksi ASN
- Pembayaran TPP Tunggu Persetujuan Kemendagri, ASN Diminta Bersabar