Pj Gubernur Sumsel Dukung Pencegahan Korupsi lewat 2 Hal Ini

Didik juga menyoroti sektor pengadaan barang dan jasa yang merupakan area berisiko tinggi untuk terjadinya korupsi.

Lebih lanjut Didik mengatakan saat ini praktik suap/gratifikasi/pemerasan pada pelayanan publik masih cukup tinggi serta lemahnya pengawasan internal pada sisi anggaran, sumber daya manusia dan independensi.

"Terkait tantangan-tantangan itu, kami berharap dapat bekerja sama dan berkoordinasi dari setiap pemerintah daerah dalam mengatasinya,” ucapnya. 

Dalam kesempatan yang sama, Inspektur Khusus Inspektorat Jenderal Dalam Negeri Teguh Narutomo mengatakan kegiatan rakor sebagai langkah kolaborasi dalam pencegahan korupsi.

Selain itu, Kemendagri juga memiliki amanah untuk menyampaikan pencegahan korupsi dari azas administrasi dengan pemenuhan dokumen di MCP, serta sosialisasi pencegahan korupsi di pendidikan formal dari tingkat SD sampai perguruan tinggi. 

"Kami harap ke depannya, semangat pencegahan korupsi menjadi budaya di Indonesia," kata Teguh.

Turut hadir Pj Gubernur Banten Al Maktabar, Direktur Bidang Supervisi dan Koordinasi KPK RI Imam Turmudi, Ketua DPRD Provinsi Sumsel R.A. Anita Noeringhati, para Bupati/Walikota Se-Sumsel, dan para Kepala OPD Provinsi Sumsel.(jpnn)