Pjs Gubernur Kepri Bahtiar Ancam Pecat ASN jadi Timses Paslon
jpnn.com, TANJUNGPINANG - Pjs Gubernur Kepri (Kepulauan Riau) Bahtiar Baharudin menegaskan bahwa aparatur sipil negara (ASN) harus netral dalam pilkada 2020.
Bahkan, tegas Bahtiar, tidak hanya PNS, seluruh karyawan yang bekerja dan digaji oleh Pemprov Kepri juga harus netral.
Termasuk yang ada di tingkat kabupaten/kota, semua PNS dan pegawai yang digaji dari APBD, tidak boleh menjadi bagian dari tim pasangan calon maupun pengurus partai.
"Jadi seluruhnya ASN di Kepulauan Riau termasuk non-ASN yang bekerja dan digaji oleh APBD Pemprov Kepri seluruhnya wajib menjalankan netralitas dalam pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020. Kalau mau jadi tim sukses paslon, hari ini juga harus mundur dan saya tanda tangani surat permohonannya," ujar Bahtiar Bahtiar saat Apel Bersama tentang Ikrar Netralitas ASN pada Pilkada Serentak Tahun 2020 di Lapangan Kantor Gubernur Kepulauan Riau Dompak, Tanjungpinang, Senin (19/10).
Dalam Apel tersebut Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga menyerahkan masker sebanyak 16.800 pcs, payung dan kaos terkait Pilkada sehat kepada seluruh ASN, PTT, THL dan perwakilan media.
Bahtiar yang juga Dirjen Polpum Kemendagri itu menekankan, jika ada ASN ada yang mau menjadi tim sukses paslon dipersilakan. Karena, itu semua hak untuk terlibat dalam demokrasi. Namun, tegasnya, terlebih dahulu harus menggundurkan diri dari ASN.
Bahtiar menambahkan, ASN harus melayani semua masyarakat dengan baik. Dan itu hanya bisa jika ASN bersikap netral.
"Ini bukan kantor pribadi atau kantor saya, tapi ini kantor negara punya. Jadi kantor ini dibangun bukan uang pribadi, termasuk yang bapak ibu terima setiap bulan, kasih makan keluarga sama seperti saya, itu juga uang negara," imbuhnya.
Pjs Gubernur Kepri Bahtiar tegas menyatakan akan memberikan sanksi pemecatan bagi ASN tidak netral di Pilkada 2020.
- Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Minta Masyarakat Kawal Netralitas ASN di Pilkada 2024
- Minta Presiden Prabowo Buktikan Komitmen Netralitas Jajaran di Pilkada 2024
- Pejabat di Sulsel Jadi Tersangka Netralitas ASN Pada Pilkada 2024
- DPRD Kota Bogor Tekankan Pentingnya Netralitas ASN dan Pengawasan Pilkada 2024
- Bermodal Video, Tim Hukum Robinsar-Fajar Laporkan Camat Gerogol ke Bawaslu Kota Cilegon
- Sekda Sumsel Hadiri Rakornas Jelang Pilkada, Ada Pesan Penting dari Ketua Bawaslu RI