PJTKI Harus Didata Ulang

JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI, Herlini Amran, meminta Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) maupun Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), segara melakukan pendataan ulang atas Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) di Seluruh Indonesia. Hal itu perlu dilakukan sebelum moratorium pengiriman TKI ke luar negeri kembali di buka.

Helini mengatakan, pendataan perlu dilakukan sebagai antisipasi dari maraknya PJTKI ilegal. “Selama ini banyak TKI yang sering mendapat perlakuan biadab dari majikan tempatnya bekerja di luar negeri. Tapi, jarang sekali dari PJTKI yang mengaku bertanggungjawab contoh kasus seperti Kasus Ruyati," terang Herlini di Jakarta, Selasa (10/1).

Herlini menyarankan pemerintah agar  dapat mengadopsi konsep PJTKI dari  Filipina. Beberapa konsep milik Filipina, sebutnya, antara lain tidak melibatkan unsur pemerintah/pejabat dalam bisnis PJTIK Swasta. Konsep lainnya adalah menerapkan hukuman berlapis kepada pejabat yang melanggar aturan tersebut hingga keturunannya, serta membekukan PJTKI swasta yang bermasalah.

“Jika sewaktu-waktu terjadi permasalahan dengan tenaga kerja yang disalurkannya, pemerintah tinggal mengakses data valid dari PJTKI yang bersangkutan. Selama ini kan kita kesulitan dalam menangani tenaga kerja yang mendapat permasalahan di luar negeri salah satunya terkait data,” jelasnya.