PKB Ajak Demokrat Berkoalisi

jpnn.com, TERNATE - Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara (Malut) (Malut) berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat Malut berkoalisi dengan Partai Bulan Bintang (PBB) dan PKPI untuk mendukung Burhan Abdurahman. Harapan ini disampaikan Ketua DPW PKB Malut, Jasri Usman, Senin (1/5).
Alasan berkoalisi, kata Jasri, karena partai ini memiliki sejarah perjuangan yang sama untuk memenangkan Burhan dalam pemilihan Walikota Ternate 2015 lalu.
"Tentu ini bukan sekadar hubungan biasa, karena kebersamaan kita sehingga dapat memenangkan Burhan Abdruhman sebagai Walikota Ternate," kata Jasri.
Menurut Jasri, PKB tidak bermaksud untuk memaksakan, hanya saja mengingatkan agar perjuangan itu diteruskan untuk menjemput Pilgub 2018 mendatang.
"PKB sangat memahami betul siapa figur yang bakal diusung ini, sebab figur yang mau diusung PKB dan dua partai lainnya ini sudah tentu memiliki pengalaman maupun memahami betul akan kondisi Malut," ujarnya seperti dilansir Malut Post (Jawa Pos Group).
Meski demikian, lanjut Jasri, semua kembali pada masing-masig internal partai. "Prinsipnya PKB terus melakukan komunikasi politik dengan partai lainnya untuk mendukung Burhan," tutupnya.(mg-01/jfr)
Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Provinsi Maluku Utara (Malut) (Malut) berharap Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrat
Redaktur & Reporter : Friederich
- Irwan Fecho: Kami Meminta Mas AHY Melanjutkan Kepemimpinan di Partai Demokrat
- Demokrat Jakarta Timur Solid Dukung AHY Jadi Ketum Periode 2025-2030
- Gelar Doa Bersama untuk Almarhum Renville, AHY: Kita Kehilangan Salah Satu Kader Terbaik
- Soroti Penghapusan Lagu Band Sukatani, PKB: Kebebasan Berekspresi Harus Dilindungi!
- Begini Perjalanan Politik Agung Nugroho, Sang Pembalap yang Jadi Wali Kota
- Jazilul Fawaid: Presiden Prabowo Telah Buktikan Penertiban Menteri