PKB Anggap Penyadapan Bagian dari Penjajahan

jpnn.com - JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPR, Marwan Ja'far mengingatkan pemerintah agar tidak menganggap enteng isu operasi penyadapan yang dilakukan Amerika Serikat dan Australia di Indonesia. Menurutnya, jangan sampai pihak asing leluasa menguping pembicaraan maupun dokumen penting yang masuk klasifikasi rahasia negara.

Marwan mengatakan, Indonesia sebenarnya sudah sangat terbuka. "Kalau mau jujur, Indonesia sudah seperti rumah kaca. Jadi apapun yang ada di Indonesia ini sudah bisa dilihat dan diketahui," katanya melalui layanan BlackBerry Messenger, Jumat (8/11).

Karenanya Ketua DPP PKB itu mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertindak tegas menangkal upaya penyadapan oleh pihak luar.  Baik Badan Intelijen Negara (BIN), Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) maupun Kementerian Luar Negeri, lanjut Marwan, harus dapat mengantisipasi operasi penyadapan pihak asing terhadap Indonesia.

Marwan menambahkan, penyadapan jangan hanya diposisikan sebagai pelanggaran kedaulatan saja, tetapi juga digolongkan penjajahan di bidang informasi teknologi. "Kedaulatan negara itu tidak hanya lewat fisik, tapi kedaulatan negara itu harus dijaga juga melalui teknologi komunikasi. Artinya kalau negara sudah disadap berarti harga diri kita sudah hilang," kata Marwan.

Lebih lanjut Marwan mengatakan, pemerintah memang bisa memanggil Duta Besar AS dan Australia di Jakarta untuk meminta klarifikasi. Hanya saja, lanjutnya, meminta klarifikasi saja sebenarnya belum cukup. Sebab, penyadapan itu juga bisa mengganggu stabilitas kebijakan pemerintahan Indonesia.

Selain itu, Marwan juga menyebut penyadapan dapat mengganggu hubungan bilateral yang selama ini telah terjaga dengan baik. "Jadi hubungan itu harus ada pertanggungjawabannya," tegasnya.(ara/jpnn)