PKB: Banyak Masalah Dalam Pemberian BLSM

Supaya masalah itu tidak terjadi lagi, Nur Yasin mengatakan, Badan Pusat Statistik (BPS) harus mengevaluasi metode dan cara pelaksanaan pencacahan data di lapangan. Pada saat melakukannya, BPS harus melibatkan kepala desa dan ketua RT/RW. "Karena merekalah yang lebih mengetahui warga setempat," kata dia.

Pemerintah menurut Nur Yasin, juga harus mempertegas kriteria orang miskin di lapangan. "Sebaiknya kriteria miskin tidak berlaku secara nasional," ujarnya.

Dia meminta kepala daerah khususnya di daerah pemilihan Jawa Timur IV yang meliputi Jember dan Lumajang, untuk menunda pembagian BLSM hingga menunggu akurasi data penerima. "Hal ini sesuai dengan aspirasi Fraksi PKB di DPRD Jember," pungkasnya. (gil/jpnn)