PKB Desak Kapolri Usut Kecurangan Pilpres di Bangkalan dan Sampang

jpnn.com - JAKARTA - Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar mendesak Kapolri untuk mengusut dugaan kasus premanisme dalam proses pemilihan presiden yang terjadi di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang. Menurut Marwan, kecurangan saat Pilpres khususnya di Bangkalan, Sampang dan Madura secara keseluruhan tidak bisa ditoleransi. Sebab, kecurangan yang terjadi sudah menunjukkan cara-cara yang tidak beradab yang dilakukan secara massif, terstruktur dan sistematis.

“Apalagi kecurangan pemilu tersebut disertai dengan adanya intimidasi dan penghilangan nyawa terhadap para saksi, Bawaslu dan KPU setempat,  khususnya di Kabupaten Bangkalan dan Sampang. Sehingga persoalan ini tidak bisa dianggap remeh dan harus dibawa ke pengadilan,” ujar Marwan Jafar dalam rilisnya kepada wartawan, Senin (14/7).
 
Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) pasangan Jokowi-JK dari PKB itu menambahkan, sudah ada banyak laporan baik berupa foto, maupun kesaksian yang menjelaskan bagaimana proses kecurangan itu terjadi. Karena itu, Marwan mendesak Mabes Polri, Polda Jawa Timur dan Polres seluruh Madura, khususnya polres Bangkalan dan Sampang untuk bersikap tegas dalam mengusut kecurangan pemilu yang tidak beradab.

"Satu orang bisa membawa sekitar 5-10 surat suara untuk capres tertentu. Dan beberapa kertas suara banyak yang dicoblosi sendiri terutama bagi yang tidak hadir di TPS," terang Marwan.
 
Marwan juga mendesak Bawaslu Pusat, Panwaslu Provinsi dan Panwaslu seluruh Madura, khususnya Kabupaten Bangkalan dan Sampang untuk bersikap tegas mengusut tuntas kasus tersebut dan bersikap independent dan netral. “Bawaslu jangan mau diintimasi dan jangan mau ditekan,” tegas Marwan.

Marwan menyebutkan, berdasarkan keterangan dan informasi yang didapatkan, selama ini pihak kepolisian, Bawaslu, dan warga setempat tidak bisa berkutik karena proses kecurangan yang dilakukan dibarengi dengan intimidasi penghilangan nyawa. “Ini sungguh Pilpres yang tidak beradab dan tidak bermoral,” imbuh Marwan.

Selain di dua Kabupaten tersebut, Bapilu PKB juga menemukan kecurangan serupa di Kabupaten Pasuruan, Situbondo, dan Bondowoso. Oleh karena itu, Marwan mendesak kepada semua elemen termasuk KPU untuk bersikap independent, netral, profesional dan jangan mau ditekan.(fuz/jpnn)