PKB Desak Pemerintah Perhatikan Nasib Petani Tembakau
jpnn.com, JAKARTA - Sejumlah perwakilan petani tembakau mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).
Mereka datang untuk mengadukan nasib yang hingga kini kurang diperhatikan pemerintah.
"Kami mendengarkan keluhan para petani tembakau. Sekarang ini ada sejumlah persoalan yang mereka hadapi. Di tengah kemiskinan, mereka tidak mendapatkan pelayanan kesehatan," ujar Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dalam konferensi pers yang digelar Kamis siang.
Menurut pria yang akrab disapa Cak Imin ini, para petani tembakau mengalami kesulitan disebabkan beberapa faktor. Antara lain, iklim yang tidak menentu, harga jual tembakau ke pabrik rokok sangat rendah, serta sulitnya permodalan.
"PKB mengharapkan Menteri BUMN lewat perbankan memberi kemudahan permodalan pada para petani, dengan model penjaminan tanaman tembakau. Bukan tanahnya. Kemudian juga asuransi bagi tanaman tembakau," ucap Cak Imin.
Selain itu, PKB juga meminta Kementerian Keuangan tidak menaikkan cukai rokok sebelum mampu menjelaskan tentang penggunaan cukai rokok mengatasi kemiskinan petani tembakau.
"Kami harapkan cukai yang begitu besar memberi pemasukan negara, bisa mengcover pelayanan kesehatan gratis bagi para petani tembakau. Kalau cukai memang terpaksa dinaikkan, harus benar-benar digunakan untu mengcover kesehatan gratis bagi para petani," katanya.
Cak Imin optimistis pemerintah dapat menjawab permintaan para petani tembakau, karena pemasukan negara dari cukai rokok hampir sepuluh persen dari penerimaan APBN. Sementara di sisi lain, jumlah petani tembakau tidak terlalu banyak.
Sejumlah perwakilan petani tembakau mendatangi kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat, Kamis (9/11).
- Hanif Dhakiri: Jangan Memanfaatkan PPN 12% jadi Alat Menyerang Presiden Prabowo
- Nihayatul Wafiroh: Kesehatan Mental dan Spritual Penting Sebagai Fondasi Kehidupan
- PKB Sentil PDIP soal PPN 12 Persen
- DPRD DKI Jakarta Diminta Mengawal Proses Legislasi Perda Pesantren
- Ninik Dorong Sinergitas Multilevel Pulihkan Sukabumi Pascabanjir Bandang
- Gugatan Ghufron Ditolak, Cak Imin Tak Perlu Ganti Rugi